Pelapisan Sosial dan Kesamaan Derajat

piramid

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Di dunia tempat kita hidup ini lahir banyak sekali manusia dengan sifat, asal, tingkat pendidikan yang telah dicapai, pekerjaan, keturunan yang berbeda-beda, gaya hidup yang berbeda, dan masih banyak perbedaan lainnya. Perbedaan-perbedaan ini kadang membuat beberapa orang mengelompokkan diri dengan individu yang memiliki kesamaan dengan mereka kaerena merasa tidak cocok atau bahkan tidak pantas bersama orang-orang tertentu. Hal seperti ini yang membuat adanya kelas-kelas di dalam masyarakat. Padahal manusia lahir dengan keadaan yang sama, tidak memiliki apa-apa. Akan tetapi banyak masyarakat yang tidak menyadarinya. Di dalam makalah ini saya akan membahas mengenai pelapisan sosial yang ada di dalam masyarakat serta kesamaan derajat.

1. 2  Maksud dan Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas Ilmu Sosial Dasar tentang pelapisan Sosial dan Kesamaan Derajat.

1. 3 Teori (Sumber)

Stratifikasi sosial atau pelapisan sosial menurut Pitirim A. Sorokin adalah perbedaan penduduk / masyarakat ke dalam lapisan-lapisan kelas secara bertingkat (hirarkis).

Sedangkan kesamaan derajat diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 menetapkan bahwa ;Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan dan wajib menjujung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali.

1. 4 Metodologi Penulisan

Dalam penulisan kali ini saya mengambil sumber dari berbagai sumber hasil pencarian di media internet yang berhubungan dengan tema penulisan saya kali ini.

1. 5 Studi Kasus

Dalam penulisan kali ini saya mengambil dari pengalaman pribadi saya. Dulu saat saya masih dalam masa percobaan, atau biasa kami sebut training untuk melayani di gereja, saya mendapat kabar bahwa salah satu teman saya, sebutlah si “M” yang juga masih dalam masa training sedang menjalin hubungan dengan seorang pria, sebutlah si “G” yang adalah seorang pelayan pusat. Kabar itu pun santer di kalangan kami, dan terdengar oleh para sekretaris-sekretaris kami. Lalu dipanggilah si “G”, ia seperti dimarahi oleh ketua sekretaris kami, dan terdengar oleh salah satu teman saya, beliau berkata, “kamu ga boleh pacran sama dia. Dia siapa? anak training aja. kita kan ‘recheters’… ” Tidak begitu jelas lanjutan perkataannya, tetapi tidak lama setelah kejadian itu hubungan antara “G” dan “M”  pun berakhir.

Melihat kejadian ini, saya jadi sangat prihatin, bahkan di dalam organisasi keagamaan pun masih adanya perbedaan status.

BAB II

PEMBAHASAN

2. 1 Pelapisan Sosial

Pelapisan sosial merupakan suatu konsep dalam sosiologi yang melihat bagaimana anggota masyarakat dibedakan berdasarkan status yang dimilikinya. Status yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat ada yang didapat dengan suatu usaha (achievement status) dan ada yang didapat tanpa suatu usaha (ascribed status). Stratifikasi berasal dari kata stratum yang berarti strata atau lapisan dalam bentuk jamak.

Pitirin A. Sorokin mendefinisikan stratifikasi atau pela[isan sosial sebagai pembedaan penduduk atau anggota masyarakat ke dalam kelas-kelas secara hierarkis.

Stratifikasi atau pelapisan sosial menurut Drs. Robert M.Z. Lawang adalah penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hirarkis menurut dimensi kekuasaan, privilese dan prestise.

Statifikasi atau pelapisan sosial menurut Max Weber adalah stratifikasi sosial sebagai penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hirarkis menurut dimensi kekuasaan, privilese dan prestise.

Mobilitas sosial merupakan perubahan status individu atau kelompok dalam stratifikasi sosial. Mobilitas dapat terbagi atas mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal juga dapat terbagi dua, mobilitas vertikal intragenerasi, dan mobilitas antargenerasi.

Berkaitan dengan mobilitas ini maka stratifikasi sosial memiliki dua sifat, yaitu stratifikasi terbuka dan stratifikasi tertutup. Pada stratifikasi terbuka kemungkinan terjadinya mobilitas sosial cukup besar, sedangkan pada stratifikasi tertutup kemungkinan terjadinya mobilitas sosial sangat kecil.

Dasar-Dasar Pembentukan Pelapisan Sosial

  1. Ukuran Kekayaan. Kekayaan (materi atau kebendaan) dapat dijadikan ukuran penempatan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan sosial yang ada, barang siapa memiliki kekayaan paling banyak mana ia akan termasuk lapisan teratas dalam sistem pelapisan sosial, demikian pula sebaliknya, yang tidak mempunyai kekayaan akan digolongkan ke dalam lapisan yang rendah. Kekayaan tersebut dapat dilihat antara lain pada bentuk tempat tinggal, benda-benda tersier yang dimilikinya, cara berpakaiannya, maupun kebiasaannya dalam berbelanja,serta kemampuannya dalam berbagi kepada sesama.
  2. Ukuran Kekuasaan dan Wewenang. Seseorang yang mempunyai kekuasaan atau wewenang paling besar akan menempati lapisan teratas dalam sistem pelapisan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Ukuran kekuasaan sering tidak lepas dari ukuran kekayaan, sebab orang yang kaya dalam masyarakat biasanya dapat menguasai orang-orang lain yang tidak kaya, atau sebaliknya.
  3. Ukuran Kehormatan. Ukuran kehormatan dapat terlepas dari ukuran-ukuran kekayaan atau kekuasaan. Orang-orang yang disegani atau dihormati akan menempati lapisan atas dari sistem pelapisan sosial masyarakatnya. Ukuran kehormatan ini sangat terasa pada masyarakat tradisional, biasanya mereka sangat menghormati orang-orang yang banyak jasanya kepada masyarakat, para orang tua ataupun orang-orang yang berprilaku dan berbudi luhur.
  4. Ukuran Ilmu Pengetahuan. Ukuran ilmu pengetahuan sering dipakai oleh anggota-anggota masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Seseorang yang paling menguasai ilmu pengetahuan akan menempati lapisan tinggi dalam sistem pelapisan sosial masyarakat yang bersangkutan. Penguasaan ilmu pengetahuan ini biasanya terdapat dalam gelar-gelar akademik (kesarjanaan), atau profesi yang disandang oleh seseorang, misalnya dokter, insinyur, doktorandus, doktor ataupun gelar profesional seperti profesor.

2. 2 Kesamaan Derajat

Kesamaan derajat adalah suatu sifat yang menghubungankan antara manusia dengan lingkungan masyarakat umumnya timbal balik, maksudnya orang sebagai anggota masyarakat memiliki hak dan kewajiban, baik terhadap masyarakat maupun terhadap pemerintah dan Negara. Hak dan kewajiban sangat penting ditetapkan dalam perundang-undangan atau Konstitusi. Undang-undang itu berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali dalam arti semua orang memiliki kesamaan derajat. Kesamaan derajat ini terwujud dalam jaminan hak yang diberikan dalam berbagai faktor kehidupan.

Ada 4  pokok hak asasi dalam 4 pasal yang tercantum pada UUD 45, yaitu :

• Pokok Pertama, mengenai kesamaan kedudukan dan kewajiban warga negara di dalam hukum dan di muka pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 menetapkan bahwa “Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Di dalam perumusan ini dinyatakan adanya suatu kewajiban dasar di samping hak asasi yang dimiliki oleh warga negara, yaitu kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dengan demikian perumusan ini secara prinsipil telah membuka suatu sistem yang berlainan sekali daripada sistem perumusan “Human Rights” itu secara Barat, hanya menyebutkan hak tanpa ada kewajiban di sampingnya.

Kemudian yang ditetapkan dalam pasal 27 ayat 2, ialah hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

• Pokok Kedua, ditetapkan dalam pasal 28 ditetapkan, bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan oleh Undang-Undang”.

• Pokok Ketiga, dalam pasal 29 ayat 2 dirumuskan kebebasan asasi untuk memeluk agama bagi penduduk yang dijamin oleh negara, yang berbunyi sebagai berikut : “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

• Pokok Keempat, adalah pasal 31 yang mengatur hak asasi mengenai pengajaran yang berbunyi : (1) “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran” dan (2) “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang”.

BAB III

PENUTUP

Demikian tugas penulisan saya kali ini. Semoga dapat berguna bagi pembaca sekalian. Mohon maaf jika ada salah penulisan. Kritik dan sarannya diharapkan untuk menyempurnakan penulisan ini. Terima kasih telah membaca.

Kesimpulan

Pelapisan sosial dan kesamaan derajat mempunyai hubungan, kedua hal ini berkaitan satu sama lain. Pelapisan soasial berarti pembedaan antar kelas-kelas dalam masyarakat yaitu antara kelas tinggi dan kelas rendah, sedangkan Kesamaan derajat adalah suatu yang membuat bagaimana semua masyarakat ada dalam kelas yang sama tiada perbedaan kekuasaan dan memiliki hak yang sama sebagai warga negara, sehingga tidak ada dinding pembatas antara kalangan atas dan kalangan bawah.

Komentar/ Pendapat

Pelapisan sosial bukan merupakan hal yang baik, karena dapat menghambat seseorang dalam berinteraksi dan mendapatkan serta memperjuangkan apa yang menjadi haknya. Sehingga dengan tidak didapatya hak seseorang, seseorang itu tidak dapat hidup dengan layak. Kita wajib menghilangkan perasaan dan pikiran bahwa kita ini berbeda dan hanya dapat bergaul dengan individu yang memiliki kesamaan dengan kita.

BAB IV

DAFTAR PUSTAKA

http://id.wikipedia.org/wiki/Stratifikasi_sosial#Pengertian_stratifikasi

           Aziz, Arnicun dan Hartomo. Ilmu Sosial Dasar.Jakarta: Growfast

Mawardi, Nur Hidayat. 2000. “IAD- ISD-IBD”. Bandung: CV Pustaka Setia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s